SURVEI POLMATRIX: Naik di Awal Tahun, Kepuasan terhadap Jokowi Capai 75,5 Persen

Kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dibuka menguat pada awal tahun2023. Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan sebanyak 75,5 persen responden merasapuas, di antaranya 6,6 persen merasa sangat puas terhadap Jokowi.

Sedangkan yang menyatakan tidak puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebanyak 20,1 persen, di antaranya 1,8 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya masih ada 2,6 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 75,5 persen pada awal tahun 2023,ungkapDirektur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam press release di Jakarta pada Rabu (25/1).

Jika melihat tren sepanjang tahun 2022, tingkat kepuasan publik tercatat sangat tinggi, selalu di atas 74 persen. “Artinya mayoritas publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, meskipun terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat,” tegas Dendik.

Sebut saja naiknya harga-harga, terutama pada sektor pangan dan energi. Inflasi melonjak darikisaran 2 persen pada awal 2022 menjadi 4,9 persen pada Juli 2022, dan menembus 5,95 persenpada September 2022.

“Setelah sebelumnya terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, publik kemudiandihadapkan pada naiknya harga BBM, baik non-subsidi maupun bersubsidi (Pertalite dan solar),” Dendik menjelaskan.

Pada ranah penegakan hukum, publik mempersoalkan penanganan kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Sedangkan pada aspek legislasi, pengesahan rancangan KUHP dan PerppuCipta Kerja menjadi sorotan dan pro-kontra di tengah masyarakat.

Disrupsi pada rantai pasok khususnya pangan dan energi melanda seluruh dunia, sedangkanlangkah yang dilakukan pemerintah adalah upaya mengendalikan ketersediaan dan harga, sertamemberikan kompensasi bagi masyarakat yang paling terdampak,” jelas Dendik.

Misalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi disertai dengan pemberian BLT dan subsidi upahkepada kalangan yang berhak menerima. Pemerintah juga berhasil menahan lonjakan hargaBBM berkat adanya windfall komoditas yang bisa digunakan untuk menanggung subsidi.

Sementara itu pemerintah juga bertindak cepat dengan mengungkap kasus Ferdy Sambo dan membukanya di pengadilan,” lanjut Dendik. Pemerintah membentuk TGIPF untuk menyelidikitragedi Kanjuruhan, yang berlanjut dengan upaya transformasi PSSI.

Sedangkan RKUHP disahkan untuk menggantikan hukum warisan kolonial, meskipun tentumasih ada kekurangan di sana-sini. Perppu Cipta Kerja dikeluarkan demi menyelaraskan dengankeputusan Mahkamah Konstitusi dan antisipasi gejolak ekonomi dunia.

Dendik mengingatkan bahwa dunia tengah menghadapi ancaman resesi global, bahkan Indonesia yang dinilai kebal pun akan tetap terkena dampaknya. “Jelang tahun politik, langkah yang tepatsangat diperlukan untuk menjaga ekonomi dan stabilitas politik,” pungkas Dendik.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1018 Januari 2023 kepada 2.000 respondenmewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *