Pemerintah telah tiga kali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4. Sebelumnya pemerintah memutuskan penerapan PPKM Darurat sejak awal Juli 2021 seiring lonjakan kasus Covid-19 yang diakibatkan oleh varian delta.
Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan penerapan PPKM dan perpanjangannya berdampak pada tingginya ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, yang mencapai 33,9 persen.
Sebaliknya, publik yang merasa puas terhadap Jokowi hanya sebanyak 59,4 persen, atau berada di bawah batas psikologis 60 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 6,7 persen.
“Dampak dari penerapan PPKM dan perpanjangannya membuat tingginya ketidakpuasan terhadap Jokowi,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam press release di Jakarta pada Jumat (13/8).
Menurut Dendik, pemerintah memang terpaksa harus memperketat pembatasan usaha-usaha ekomomi yang dikategorikan non-esensial dan kritikal. Naiknya kasus Covid-19 mengancam kolapsnya fasilitas kesehatan hingga angka kematian yang belum juga membaik.
Di sisi lain, PPKM yang terus diperpanjang membuat rakyat dilanda kesulitan. Ditambah dengan minimnya bantuan sosial, sehingga masyarakat bergerak sendiri saling membantu warga yang terdampak Covid-19 maupun harus menjalani isolasi mandiri.
“Pemerintah harus memastikan kapan PPKM akan diakhiri, agar ekonomi bisa segera bergerak kembali,” tandas Dendik. Tingginya ketidakpuasan tampak pula dari maraknya mural-mural di berbagai kota yang menyindir kebijakan pemerintah menangani Covid-19.
Rakyat mengharapkan peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti juga bisa menjadi momentum bagi bangsa ini untuk bangkit dari pandemi. “Publik sangat mengharapkan Indonesia bisa segera merdeka dari Covid-19,” pungkas Dendik.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 25 Juli-5 Agustus 2021 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Survei dilakukan melalui telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih acak. Margin of error survei sebesar ±2,2 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (*)