Sejumlah pimpinan partai politik menggulirkan usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan era Jokowi dan faktor-faktor lain menjadi alasan.
Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan partai-partai pengusung wacana Jokowi tiga periode meraih elektabilitas yang cukup tinggi. Partai Golkar mencapai posisi tertinggi dalam setahun terakhir dengan elektabilitas mencapai 9,6 persen.
Dengan capaian tersebut, Golkar kembali menempati peringkat tiga besar di bawah PDIP (16,1 persen) dan Gerindra (12,3 persen). PKB menjadi parpol pertama yang melontarkan usul untuk menunda pemilu, elektabilitasnya terpaut tipis dari Golkar, yaitu sebesar 9,2 persen.
Pada posisi papan tengah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus mengalami kenaikan elektabilitas, dan kini mencapai 6,0 persen. PSI termasuk yang mengusulkan agar dilakukan amandemen konstitusi agar memungkinkan Jokowi maju kembali untuk periode yang ketiga.
Tingginya elektabilitas PSI tidak lepas dari dukungan dan identifikasi pemilih terhadap figur Jokowi yang dikaitkan dengan PSI. Meskipun kerap disebut beririsan dengan basis pemilih PDIP, nyatanya dukungan terhadap PDIP juga tetap naik ketika elektabilitas PSI meningkat.
Selain Golkar, PKB, dan PSI, parpol lain yang turut berebut pemilih Jokowi dengan gencar menyuarakan wacana Jokowi tiga periode adalah PAN. Elektabilitas PAN mencapai angka tertinggi dalam setahun terakhir, sebesar 1,7 persen, tetapi masih di bawah threshold 4 persen.
“Partai-partai berebut pemilih Jokowi dengan mendukung wacana tiga periode, memberi efek elektabilitas yang tinggi, seperti PSI yang tembus 6 persen,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam press release di Jakarta pada Kamis (31/3).
Menurut Dendik, mencuatnya isu Jokowi tiga periode bisa bergulir menjadi bola salju. Berbagai survei menunjukkan publik sangat puas selama dua periode pemerintahan Jokowi. Pondasi pembangunan yang diletakkan oleh Jokowi terbukti menuai kepuasan masyarakat.
“Ada kekhawatiran bahwa roda pembangunan akan berhenti dan mangkrak setelah Jokowi selesai menjabat pada 2024, khususnya agenda pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” jelas Dendik.
Parpol-parpol yang berada di luar pemerintahan gencar menyuarakan penentangan terhadap proyek IKN Nusantara. Demokrat yang cenderung moderat meraih elektabilitas lebih tinggi, sebesar 8,4 persen, sedangkan PKS yang sikapnya lebih keras berada di bawah, yaitu 5,0 persen.
Di sisi lain, parpol-parpol di koalisi pemerintahan juga terbelah dalam menyikapi wacana Jokowi tiga periode. Selain PDIP, parpol-parpol lain yang menolak adalah Nasdem (5,1 persen) dan PPP (2,3 persen), sedangkan Gerindra cenderung abu-abu.
Dalam setahun terakhir elektabilitas PDIP turun dari 20,3 persen menjadi kisaran 15-16 persen, meskipun tetap unggul pada peringkat pertama. Pada peringkat kedua Gerindra relatif stabil dengan elektabilitas berkisar 10-13 persen.
Sisanya adalah parpol baru seperti Partai Ummat (1,3 persen) dan Gelora (1,1 persen). Pada papan bawah ada Perindo (0,8 persen), Hanura (0,5 persen), PBB (0,4 persen), PKPI (0,3 persen), dan Berkarya (0,1 persen), sedangkan Garuda dan Masyumi Reborn nihil dukungan.
Partai-partai baru dan parpol lama yang dibangkitkan kembali bermunculan menjelang jadwal pendaftaran ke KPU. Tetapi secara keseluruhan dukungannya baru sebesar 0,8 persen. Selain itu masih ada 19,0 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 11-20 Maret 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar ±2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)